Tuesday, December 16, 2008

LAPORAN PERKEMBANGAN LATIHAN PENELITIAN

  • Mohon diperhatikan bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Metode Penelitian Sosial (MPS) untuk perkuliahan tanggal 17 dan 24 Desember dipergunakanoleh saudara untuk melakukan latihan penelitian di lokasi yang telah ditentukan.
  • Untuk tanggal 31 Desember dipergunakan untuk melakukan pengolahan data dan analisis sekaligus membuat laporan akhir dari latihan penelitian yang saudara lakukan.
  • Setiap kelompok diwajibkan memberikan laporan perkembangan setiap minggunya melalui blog ini.
  • Lapran perkembangan 1 paling telat tanggal 19 Desember
  • Laporan perkembangan 2 paling telat tanggal 26 Desember
  • Laporan perkembangan 3 paling telat tanggal 3 Desember
  • Isi laporan, hanya menyampaikanperkembangan kegiatan saudara sekaligus juga disampaikan mengenai hambatan dan kesulitan yang dihadapi.
  • Komunikasi selain melalui blog ini , juga bisa dilakukan via email: aos_kuswandi@yahoo.com dan via telp" 085695551778
  • Selamat bekerja, selamat belajar semoga sukses

CONTOH ANGKET LATIHAN PENELITIAN



ANGKET LATIHAN PENELITIAN
MATA KULIAH METODE PENELITIAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNISMA BEKASI
TOPIK: “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERANAN DPRD KOTA BEKASI”

LOKASI PENELITIAN : Kelurahan……………………..Kecamatan…………………..

TANGGAL PENGISIAN ANGKET :………………………..

NO RESPONDEN :…………………

PETUNJUK PENGISIAN :
Berilah tanda Chek list ( ) atau silang (x ) pada huruf angka pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan kondisi, persepsi, pendapat, keyakinan dan sikap Bapak/Ibu pada saat ini !

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan

2. Pendidikan : 1. SD tidak tamat
2. SD tamat
3. SLTP tidak tamat
4. SLTP tamat
5. SLTA tidak tamat
6. SLTA tamat
7. Sarjana Muda (D3)
8. Sarjana (S1)
9. Pasca Sarjana (S2 dan atau S3)

3. Umur : 1. Kurang dari 20 tahun
2. Antara 20 – 30 tahun
3. Antara 31 – 40 tahun
4. Antara 41 – 50 tahun
5. Antara 51 – 60 tahun
6. Lebih dari 60 tahun

4. Pekerjaan : 1. PNS
2. TNI/POLRI
3. Karyawan Swasta
4. Buruh
5. Dagang/wiraswasta
6. Lain-lain :…………………….(diisi sendiri)



B. VARIABEL KEGIATAN POLITIK RESPONDEN


5. Apakah Bapak aktif dalam salah satu organisasi sosial kemasyarakatan ?
1. Ya
2. Tidak

6. Dalam Pemilu 1999 Bapak/Ibu Memilih Partai Politik (OPP) mana?
1. Partai GOLKAR
2. PPP
3. PDIP
4. PKB
5. PBB
6. PK
7. PAN
8. Lainnya…………………… (Diisi sendiri bila tidak ada dalam pilihan di atas)
9. Tidak memilih (Golput)

7. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu memilih atau tidak memilih salah satu partai peserta pemilu pada Pemilu tahun 1999 ?
1. Karena Kemauan sendiri
2. Karena terpengaruhi oleh orang lain
3. Karena dipaksa oleh pihak-pihak tertentu

8. Apabila Bapak/ibu simpatik terhadap salah satu Partai Politik, apa yang menjadi daya tarik dari Partai tersebut bagi Bapak/Ibu ?
1. Karena Program-program partai yang cukup bagus
2. Karena pengurus partainya pintar-pintar
3. Karena pengurus partainya orang terkenal


C. VARIABEL PENDAPAT RESPONDEN TTG PERANAN DPRD KOTA BEKASI

9. Apakah Bapak/Ibu Mengetetahui/mengenali salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi yang menjadi wakil Bapak/Ibu ?
1. Ya
2. Tidak

10. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai peranan anggota DPRD dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk Kebijakan pembangunan dan Peraturan Daerah?
1. Berperan
2. Kurang Berperan
3. Tidak Berperan

11. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD dalam Program Pembangunan ?
1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

12. Selama ini apakah aspirasi dari Bapak/Ibu tersalurkan melalui DPRD Kota Bekasi
1. Seluruhnya tersalurkan
2. Sebagian tersalurkan
3. Tidak tersalurkan

13. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan hasil pembangunan di Kota Bekasi sekarang?
1. Memuaskan
2. Kurang Memuaskan
3. Tidak memuaskan

14. Bila Bapak/Ibu merasa tidak puas dengan peranan anggota DPRD Kota Bekasi sekarang, apa sarannya?

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

CONTOH DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Almond, Gabriel A., 1978, Comparative Politics: System, Process and Policy, Boston: Little Brown.

-----------------------, and G. Bingham Powell,JR., (ed.), 1996, Comparative Politics Today: A World View, sixth edition, New York: Harver Collins College Publishers.

Amal, Ichlasul, 1988, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Apter , David, E., 1987, Pengantar Analisa Politik, (Terjemahan) , Jakarta: LP3ES.

Azhari, Aidul Fitriciada, 2000, Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Bingham, Richard D., & David Hedge, 1986, State and Local Government In A Changing Society (Second edition), New York, Mc Graw-Hill, Inc.

Birch, A.,H., 1971, Representative, United States of America, Preager Publisher Inc.

Budiardjo, Mirriam,1986, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia.

------------------------, (ed)., 1981, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, PT. Gramedia.

------------------------dan Ibrahim Ambong (ed) 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Cord, Robert, L., et.all., 1985, Political Science an Introduction, New Jersey, Prentice-Hall., Englewood Cliffs.

Davey, K.J., 1908, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, (terj), Amanullah, dkk., Jakarta: UI-Press.

Dunn, William, D., 2000, Analisa Kebijakan Publik , (Terj. edisi kedua), Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Duverger Maurice, 1959, Political Parties, (terj), Barbara and Robert North, London: Methuen & Co.

A. Surat Kabar, Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

Surat Kabar Kompas 18 Februari 2001.

Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2000, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2000.

Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-ndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun2000 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Monday, December 15, 2008

CONTOH KUTIPAN

Contoh Kutipan langsung lebih dari 3 baris:

Pola hubungan antara DPRD dengan eksekutif terpusat pada kewenangan lembaga tersebut untuk bertindak sebagai wakil rakyat. Menurut Sanit, pola fikir yang demikian berangkat dari asumsi bahwa :
”…Badan Legislatif dan Eksekutif merupakan lembaga pemerintahan (dalam arti luas) yang sama-sama berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk angggota masyarakat. Sungguhpun dengan cara yang berbeda, kedua lembaga tersebut sama memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui proses pemilihan. Sebagian besar anggota DPRD dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, sedangkan eksekutif yang diwakili oleh Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sebagai wakil masyarakat”[1].

[1] Arbi Sanit, op.cit.hal. 242-243.


Contoh Kutipan langsung kurang dari 3 baris:

…………. (Sanit, 1985: 25) ” Demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yang ideal pada hakekatnya dibangun oleh tiga nilai yang ideal yaitu: kemerdekaan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (justice)”.

………….” Demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yang ideal pada hakekatnya dibangun oleh tiga nilai yang ideal yaitu: kemerdekaan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan keadilan (justice).[2]

Foot note: [1] Arbi Sanit, Perwakilan Pilitik di Indonesia, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 25.

Apter menjelaskan bahwa partisipasi legislator dalam rangka perumusan peraturan perundang-undangan bahwa ”….lembaga legislatif dapat melakukan peninjauan, mengkritik, mengusulkan perubahan, memperbaiki dan menolak undang-undang.”[3]


Foot note: [1]David.,E.Apter, Pengantar Analisa Politik ( Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 45. (Terjemahan)

Contoh kutipan tidak langsung:


Perwakilan politik rakyat terdapat baik di tingkat pemerintah pusat (Central Government) maupun pada pemerintah daerah (Local Government). Baik di pusat maupun di daerah, perwakilan politik pada lembaga legislatif memiliki fungsi dan peranan yang sama, yaitu bagaimana mampu mengemban kepercayaan dari rakyat yang telah menyerahkan kekuasaannya kepada ‘wakil’ di lembaga perwakilan (legislatif) melalui fungsinya yang dilengkapi dengan hak-hak sebagai anggota lembaga perwakilan. Steven menguraikan bahwa terdapat dua fungsi badan legislative yaitu pembuatan Undang-ndang dan Perwakilan Politik. Namun scara lebih sempit , dapat dijalankan fungsi penyusunan anggaran, impeachment, kerja sosial dan pengawasan.[4]

Foot note : [1]Steven A. Peterson & Thomas H. Rasmussen, State and Local Politiks,(New York, Mc Graw-Hill’s Core Books, 1994), hal 102.


[1] Arbi Sanit, op.cit.hal. 242-243.
[2] Arbi Sanit, Perwakilan Pilitik di Indonesia, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 25.
[3]David.,E.Apter, Pengantar Analisa Politik ( Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 45. (Terjemahan)
[4]Steven A. Peterson & Thomas H. Rasmussen, State and Local Politiks,(New York, Mc Graw-Hill’s Core Books, 1994), hal 102.

CONTOH PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
Pelaksanaan Fungsi Legislatif DPRD Kota Bekasi :
( Perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 )

Untuk Pejabat/Pengurus LSM Lokal Kota Bekasi :
Tempat Wawancara : ………………………………..
Waktu Wawancara : ………………………………..

1. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik? Jelaskan……………………………………………
2. Pada Perumusan dan Penetapan APBD Tahun 2000, apakah lembaga Bapak/Ibu diundang untuk dimintai masukannya? Jika ya, mohon dijelaskan bentuk masukan yang Bapak/Ibu berikan…………..
3. Menurut pengamatan Bapak/ibu apakah APBD tahun 2000 sudah mencerminkan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat Bekasi? Jelaskan…………………
4. Jika menurut pengamatan Bapak/Ibu ternyata APBD tahun 2000 tidak berpihak kepada mayoritas kebutuhan masyarakat, usaha apa yang dilakukan oleh lembaga bapak/ibu? Jelaskan…………………
5. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah anggota DPRD Kota Bekasi sekarang sudah merepresentasikan berbagai lapisan masyarakat Kota Bekasi? Jelaskan………………
6. Bila dilihat dari kemampuan anggota DPRD, apakah mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi wakil rakyat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan daerah? Jelaskan…………………………
7. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan anggota DPRD sebelumnya berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan dan fungsinya sebagai anggota DPRD? Jelaskan…………………………